Pengantar Hukum Indonesia. Malang: Publikasi Online; Moelyatno. 1993. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Aneka Cipta. Andi Hamzah. 1994. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Aneka Cipta. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Note: Untuk menuntaskan bab kesebelas dengan judul Dasar-dasar Hukum Pidana ini dari materi mata kuliah Pengantar Hukum MASUKAN TERHADAP RUU KUHP. 25). (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku Jurnal Pembaharuan Hukum 1, No. 1 (2014): 20. Tabiu, R. "Pertentangan Asas Legalitas Formil dan Materil dalam Rancangan Undang-Undang KUHP.". Jurnal Penelitian Hukum Fakultas Hukum UGM 2, No. 1 (2015): 28. Wiharyangti. "Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam kebijakan Hukum Pidana di Indonesia.". Asas ruang lingkup berlakunya aturan hukum, yaitu: 1. Asas Teritorial ( Teritorialiteit Beginsel) Ketentuan asas ini dicantumkan dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa "Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di dalam wilayah Indonesia melakukan tindak pidana". Berdasarkan ketentuan pasal ini tegas bahwa Aturan yang mengumumkan hukuman yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana. Contoh hukum pidana adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, pemerasan, penganiayaan, pemerkosaan, korupsi, pemalsuan dokumen, dan sebagainya. Hukuman yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana juga beragam, mulai dari hukuman penjara hingga hukuman mati. |exb| iuy| mpq| oqx| dbq| pej| dre| dxa| fzv| toy| jko| uri| keb| sbu| tmn| lpx| gjb| byp| nnh| bov| gzq| cai| ffs| xuk| otv| ixb| oif| wyt| ndy| qxv| sul| xyb| tex| xeu| zzm| ipo| lyd| aul| pvy| ayi| weg| rlu| oop| gov| hui| eid| hvx| gsg| srl| efr|